Selasa, 28 Februari 2017

Ketimpangan di Indonesia Makna dan Solusi Mengatasinya

Senin, 27 February 2017 08:33 WIB
Penulis:
Teguh Dartanto, Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

LAPORAN Oxfarm dan INFID (2017) serta Bank Dunia (2015) menyadarkan kita semua bahwa di tengah kemajuan pere­konomian dan kesejahtera­an masyarakat Indonesia, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah menyala api dalam sekam. Bara yang tak kunjung padam itu ialah sebuah kenaik­an ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Badan Pusat Statistik menunjukkan indeks Gini sebagai ukuran ke­timpangan mengalami kenaikan dari 0,34 (2005) menjadi 0,41 (2011) dan 0,40 (2016). [Dartanto et al forthcoming]. Dengan menggunakan ukuran rasio penguasaan kue ekonomi (pengeluaran) dari 10% penduduk teratas jika dibandingkan dengan 10% penduduk terbawah, ketimpangan mengalami peningkatan yang cukup tajam dari 6,6 (1996), 7,77 (2005), menjadi 10,67 (2014). Laporan Oxfarm dan INFID (2017) jauh mengerikan, empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih besar jika dibandingkan dengan kekayaan 100 juta penduduk termiskin di Indonesia.

Senin, 27 Juni 2016

Ilmuwan Indonesia Didaftarkan Jadi Nominasi Penghargaan Nobel 2016

Rep: Hasanul Rizqa/ Red: Esthi Maharani

Hadiah Nobel
Hadiah Nobel

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kabar gembira datang dari dunia riset Tanah Air. Ilmuwan asal Indonesia, Dr Taruna Ikrar, menjadi salah satu periset yang karyanya diajukan oleh University of California untuk mengisi peluang nominasi Penghargaan Nobel tahun 2016 dalam bidang kedokteran.
“Iya, baru diajukan oleh University of California, dalam BidangOptogenetic, Physiology of Medicine,” kata Taruna Ikrar saat dikonfirmasi Republika, Sabtu (18/6).

Satryo Soemantri Brodjonegoro: Kebebasan Pendidikan Masih Terkekang Undang-Undang

Ruang gerak kademisi perguruan tinggi masih terkekang di bawah penetapan Undang-Undang dan Peraturan Menteri. (dok. Edulab)
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kebebasan dalam dunia pendidikan rasanya masih sangat terkekang. Kebebasan yang seharusnya dimiliki para akademisi termasuk Guru Besar, mahasiswa, dosen, hingga dalam hal pemilihan rektor masih dibatasi ketat oleh Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga SK Dirjen.

Marginalisasi Perguruan Tinggi


oleh Satryo Soemantri Brodjonegoro
Dirjen Dikti 1999-2007, Guru Besar ITB, Anggota AIPI

Sampai detik ini, pemahaman publik tentang fungsi perguruan tinggi ternyata belum utuh dan masih salah kaprah. Kesalahan fatal ialah penempatan perguruan tinggi negeri sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara perlakuan terhadap perguruan tinggi swasta sebagai unit usaha dari yayasan atau badan wakaf.
Dengan kedudukan seperti itu, perguruan tinggi negeri (PTN) tidak lebih dari sebuah kantor jawatan, sementara perguruan tinggi swasta (PTS) tidak lebih dari sebuah unit usaha. Artinya, di sini terjadi marginalisasi fungsi perguruan tinggi dari yang seharusnya, yakni sebagai agen pembangunan bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan bagi kemaslahatan manusia.

Kejar Ketertinggalan, Otonomi Perguruan Tinggi Sebuah Keharusan

YOGYAKARTA Pemberlakukan Otonomi Perguruan Tinggi menjadi keharusan untuk diterapkan pemerintah pada semua jenjang perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk mengejar ketertinggal pendidikan Tinggi nasional di tingkat internasional. Pasalnya, adanya konsep Badan Layanan Umum (BLU) Perguruan Tinggi diakui beberapa pengamat pendidikan sebagai sebuah kemunduran karena perguruan tinggi tak ubahnya pelaksana satuan kerja pemerintah yang mengurusi administrasi.

Selasa, 10 Desember 2013

Antri lebih penting dari matematika?

MATEMATIKA vs MENGANTRI
Orang Australia mempunyai pandangan tersendiri soal pentingnya pelajaran “matematika” dengan pelajaran “mengantri”.
7621300-looking-at-difficult-complex-mathematics-equation-on-balckboard
“Kami tidak terlalu khawatir jika anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika. Kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri.”

Rabu, 05 Desember 2012

9 Alasan Anda Gagal Jadi Bos

Anda harus memiliki kematangan dalam bersikap, khususnya dalam memahami kebijakan-kebijakan perusahaan yang mungkin dirasa merugikan kenyamanan karyawan sebenarnya dilakukan untuk kemajuan perusahaan.
KOMPAS.com - Anda merasa sudah bekerja sebaik mungkin, sudah menapaki jenjang karier dari bawah, tetapi mengapa promosi jabatan yang Anda impikan tidak juga mampir ke tangan Anda? Alison Green, konsultan karier yang juga penulis buku Managing to Change the World: The Nonprofit Manager's Guide to Getting Results, membeberkan 9 masalah umum yang mungkin menjadi alasannya:

1. Penampilan Anda kurang meyakinkan.
Masa sih, penampilan itu menjadi faktor penentu? Rasanya tidak fair, namun begitulah adanya. Mungkin Anda sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengenakan business attire yang terkesan paling formal, atau profesional. Namun, bisa saja hal itu justru memengaruhi cara orang memahami Anda, dan peluang apa yang ditawarkan pada Anda. "Pakaian" yang terbaik datang dari pembawaan Anda sendiri, berupa kepercayaan diri, kemampuan memotivasi, dan kepribadian cemerlang lainnya.