Mesir Bubarkan NDP

AP Photo/Amr Nabil

Anak-anak Mesir beristirahat di sebuah pos polisi Mesir di Kairo, Sabtu (16/4). Setelah terjadi aksi massa yang menggulingkan rezim Hosni Mubarak, setidaknya 50 persen aparat kepolisian menghilang dari tempat tugas mereka sehingga gangguan keamanan meningkat.

Kairo, Kompas - Aksi pembersihan sisa-sisa kekuatan mantan Presiden Hosni Mubarak terus dilancarkan di Mesir. Sidang pengadilan administrasi tinggi Mesir, Sabtu (16/4), memvonis pembubaran Partai Demokratik Nasional dan mengembalikan aset partai itu kepada negara.

Partai Demokratik Nasional (NDP), yang didirikan tahun 1978 oleh mendiang Presiden Anwar Sadat, adalah partai berkuasa pada era Presiden Sadat dan Presiden Mubarak.

Kantor pusat NDP yang terletak di dekat Alun-alun Tahrir dan beberapa kantor NDP di daerah dibakar massa pada 28 Januari lalu.

Mubarak sendiri dan kedua putranya, Alaa dan Gamal, akan diadili, Selasa besok. Mubarak dan kedua putranya itu kini dalam status tahanan. Mubarak, yang kondisi kesehatannya dikabarkan terus menurun, kini masih dirawat di rumah sakit internasional Sharm al-Sheikh. Masih diragukan soal kemungkinan Mubarak bisa diadili besok mengingat kondisi kesehatannya itu.

Pengadilan administrasi tinggi berdalih, revolusi pemuda 25 Januari telah menumbangkan sistem politik yang berlaku di Mesir sejak tahun 1952 setelah mundurnya Presiden Mubarak pada 11 Februari lalu. Hal itu juga menyebabkan NDP secara hukum harus tumbang sesuai dengan aspirasi revolusi.

NDP adalah pengganti Partai Uni Sosialis yang didirikan mendiang Presiden Gamal Abdel Nasser. Saat itu Sadat melakukan reformasi politik terbatas dengan menerapkan sistem multipartai. Sadat membagi kekuatan politik di Mesir menjadi tiga kubu, yaitu kubu kanan yang membawa bendera Partai Ahrar, kubu kiri dengan mengusung Partai Amal (kerja), dan kubu tengah dengan Partai Mesir. Partai Mesir pimpinan Sadat kemudian diubah menjadi NDP.

Sejumlah tokoh dan kekuatan politik Mesir menyambut positif pembubaran NDP itu. Pemimpin redaksi koran Al Usbu’ yang juga mantan anggota parlemen, Mustafa Bakri, mengatakan, vonis hukum itu adalah pengungkapan dari kebenaran hakiki.

Bakri menegaskan, NDP telah merusak kehidupan politik di Mesir dengan cara memonopoli kekuasaan serta mencampuradukkan kekuasaan dan kekayaan sehingga menyebarkan praktik korupsi dan melahirkan pemerintah antirakyat. Pemerintah yang diciptakan NDP telah membawa Mesir dililit utang yang menumpuk.

Bersejarah

Juru bicara Front Kebebasan untuk Perubahan secara Damai, Essam Sharif, menyebut vonis pembubaran NDP sebagai vonis bersejarah. ”Saya minta vonis itu segera dilaksanakan. Saya juga mengimbau Dewan Agung Militer agar mengeluarkan undang-undang yang melarang mantan anggota NDP ikut serta dalam pemilu mendatang agar mereka tidak merusak lagi kehidupan politik di Mesir,” ujar Sharif.

Mesir dijadwalkan menggelar pemilu parlemen pada September dan pemilu presiden akhir November atau awal Desember. Menurut Sharif, sisa-sisa loyalis NDP memainkan peran negatif saat ini dengan melakukan revolusi balik.

Ketua komite politik pada ikatan pengacara Mesir, Ibrahim Ilyas, mengatakan, pembubaran NDP telah lama ditunggu sesuai dengan aspirasi revolusi pemuda 25 Januari. Menurut Ilyas, NDP telah beralih menjadi sumber koruptor dan tempat mangkal para pencuri.

Namun, Ketua NDP yang dibubarkan, Talaat Sadat, mengatakan, vonis pembubaran NDP itu adalah vonis politik, bukan hukum. Ia mengungkapkan akan mendirikan partai baru dengan nama Partai Nasional Baru, sebagai pengganti NDP, dengan beranggotakan bekas anggota partai yang bersih.

Ia menyatakan, pembubaran NDP akan menyebabkan terjadi kekosongan kekuatan politik di Mesir. Dengan demikian, kondisi ini akan menguntungkan kekuatan politik tertentu, terutama Ikhwanul Muslimin.

Uang rakyat

Daftar kesalahan mantan pejabat Mesir bertambah dengan diumumkannya tuntutan menghamburkan uang rakyat bagi mantan Perdana Menteri Ahmed Nazif dan mantan Menteri Keuangan Youssef Boutrous Ghali. Namun, tanggal persidangan bagi keduanya belum ditentukan.

Nazif kini ditahan untuk diperiksa, sedangkan Ghali berada di luar negeri. Jaksa penuntut menyebutkan, keduanya mengambil keuntungan dari biaya pengurusan lisensi kendaraan, yang merugikan negara hingga 16 juta dollar AS. Habib al-Adli, mantan Menteri Dalam Negeri yang akan diadili karena bertanggung jawab atas pembunuhan demonstran, juga dituntut bersama Nazif dan Ghali.

(Musthafa Abd Rahman, dari Kairo, Mesir/WAS)

Sumber http://cetak.kompas.com/read/2011/04/18/05405749/mesir.bubarkan.ndp