Radikalisme dan Pembiaran

Ahmad Fuad Fanani

Fenomena radikalisme keagamaan kembali marak dan meresahkan masyarakat.

Rangkaian peristiwa pengiriman bom buku, bom bunuh diri, bom di Serpong, dan terendusnya jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di berbagai kampus menjadi fakta pendukungnya. Meski beragam analisis di balik pemunculan kembali gerakan ini, yang pasti NII sangat mengancam paham kebangsaan dan mengganggu ketenteraman.

Parpol Baru, Pemain Lama

Syamsuddin Haris

Semangat membentuk partai politik baru untuk turut berkompetisi dalam pemilihan umum ternyata belum sirna kendati persyaratan undang-undang semakin ketat. Masih adakah peluang parpol baru merebut simpati di tengah kekecewaan publik terhadap kinerja parpol yang berkuasa dewasa ini?

Secara teoretis peluang itu jelas masih ada kendati tidak besar. Hasil Pemilu 2009 menggambarkan, sekitar 70 persen anggota DPR dan DPRD adalah wajah baru meskipun sebagian besar parpol yang berhasil masuk parlemen adalah parpol lama.

Saya Mohon Ampun

Oleh Radhar Panca Dahana

Beberapa hari lalu Kementerian Kesehatan memberi peringatan: terjadinya kesalahan dalam sebagian besar pemberian resep oleh dokter telah meningkatkan risiko penyakit di kalangan pasien karena meningkatnya imunitas bakteri atau virus.

Ternyata, baik sebagai konsekuensi logis maupun dalam pengertian alegoris, kenyataan medis di atas juga berlaku pada kondisi mental dan kultural bangsa ini. Sebagian besar dari kita, terutama kalangan elite pengambil keputusan, belakangan ini kian imun alias kebal-bebal—nurani dan akalnya—atas apa yang terjadi di sekeliling hidup dan profesinya.

Perekrutan Berbasis Pragmatisme

Yusuf Maulana

Beberapa tokoh daerah yang menjadi pejabat publik ataupun politisi belakangan mengubah haluan politiknya dengan bergabung ke Partai Demokrat.

Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi mengikuti jejak Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Selain dua nama ini, Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf juga disebut-sebut segera berpindah ke Partai Demokrat (PD).

Zainul Majdi sebelumnya adalah kader Partai Bulan Bintang, partai yang pernah mengantarkannya duduk di Komisi X DPR periode 2004-2009. Meski baru resmi bergabung, Zainul Majdi dipercaya penuh untuk menjadi Ketua DPD PD NTB. Sama halnya dengan Zainul Majdi, sebelum dipercaya sebagai Ketua DPD PD Sulawesi Selatan, Arief Sirajuddin adalah Ketua DPD Partai Golkar Sulsel.

Politik Mati Rasa

Saldi Isra

Sikap Ketua DPR Marzuki Alie jadi gambaran bagaimana elite politik menutup mata hatinya atas suara-suara yang berkembang.

Tak hanya itu, kuasa formal yang ia miliki menempatkan pemimpin DPR seperti berada dalam lingkaran kekuasaan yang tak tersentuh pihak lain. Bahkan, boleh jadi dengan kuasa formal itu pula Marzuki tak sedikit pun merasa bersalah menyatakan bahwa rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru. Bagi Marzuki, pembicaraan rencana pembangunan gedung DPR hanya untuk kaum elite. Orang-orang pintar yang bisa diajak bicara soal itu.

DPR (Tak) Beradab?

Reza Syawawi

Siapa pun yang mendukung pembangunan gedung baru DPR adalah golongan manusia tak beradab. Demikian pernyataan yang begitu keras dilontarkan sejumlah tokoh lintas agama menyikapi polemik pembangunan gedung baru DPR (5/4). -

Namun, hal ini tak mengubah sikap DPR sama sekali. Rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan ( Kompas , 8/4). Kritik keras dan penolakan publik yang begitu kuat ternyata tak meluluhkan ”kepala batu” anggota DPR. Bahkan, intervensi presiden sekalipun tak memecah kebuntuan komunikasi DPR dengan rakyat. Padahal, Presiden jelas menyatakan agar ditunda dan bahkan dibatalkan jika tidak jelas urgensinya ( Kompas , 8/4).

Partai Demokrat dan Politik SBY

Syamsuddin Haris

Hiruk-pikuk tuntutan para petinggi Partai Demokrat agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghukum Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera berakhir sudah. SBY tampaknya lebih memilih mempertahankan Golkar dan PKS tetap berada dalam pangkuan koalisi ketimbang memenuhi tuntutan itu. Mengapa?

Sinyal terakhir Presiden SBY yang disampaikan dalam rapat kabinet terbatas, pekan lalu, mengisyaratkan hal itu. Presiden menegaskan, tidak ada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Itu artinya, tidak ada perubahan formasi Sekretariat Gabungan Parpol Koalisi Pendukung Pemerintah seperti dikehendaki para petinggi PD. Kendati diwarnai riak-riak konflik akibat ”kenakalan” Golkar dan PKS, Presiden SBY memilih mempertahankan pasangan lama ketimbang mencari mitra politik baru yang ”kesetiaannya” belum teruji pula.

Dewan Pemburu Rente

Reza Syawawi

The phenomenon of corruption goes deep into the very nature of power in Indonesia.

(Richard Robison; The Rise of Capital, 1986)

Kutipan ini menggambarkan bahwa akar korupsi di Indonesia berasal dari kekuasaan politik. Para aktor dan elite politik bermusyawarah tidak untuk memberikan kebaikan sebesar-besarnya bagi rakyat, tetapi justru berkolusi untuk menggerogoti dana-dana publik (APBN/APBD). Pembangunan gedung baru DPR menjadi bentuk perilaku korup para legislator dengan menggunakan kekuasaan yang melekat pada fungsi DPR, salah satunya menyangkut fungsi di bidang anggaran. Dengan fungsi ini, DPR telah mengabaikan penolakan publik atas pengalokasian anggaran pembangunan gedung baru tersebut.

Politik, Partai, dan Militansi

Donny Gahral Adian

Hiruk-pikuk politik belakangan ini menyembunyikan sesuatu yang banal: retak koalisi akibat pengajuan hak angket oleh parlemen, anti-kebebasan pers Menteri Sekretaris Kabinet, dan bocor kawat diplomatik yang menyengat beberapa tokoh republik ini.

Kita tahu semua itu akan berakhir di meja negosiasi. Politik berubah menjadi sesuatu yang purba bernama oikonomia. Oikonomia alias ekonomi sesungguhnya kehilangan sesuatu yang fundamental dalam politik bernama militansi. Logika oikonomia adalah logika pertukaran yang saling menguntungkan. Ia tak punya kosakata menjelaskan militansi. Politik, sebaliknya, adalah militansi berkelanjutan terhadap prinsip atau ideologi. Militansi boleh dibilang adalah raison d’être politik.

Gaya Politikus Salon

Indra Tranggono

Parlemen sebagai habitat cendekia politik yang terlibat dengan penderitaan rakyat kini kian memudar.
Publik pun kian sulit merasakan tetes keringat kerja keras berbasis integritas, komitmen, dan kapabilitas sebagian besar wakil rakyat. Publik lebih kerap menjumpai politikus salon: rapi, wangi, modis, dan penuh gaya, tetapi steril dari keprihatinan sosial. Rencana pembangunan gedung 36 lantai yang akan menghamburkan Rp 1,1 triliun lebih hanyalah salah satu gaya berkuasa para politikus salon.