Habibie : Indonesia Berhasil Selaraskan Islam dan Demokrasi

Rabu, 6 Juli 2011 06:57 WIB |

Bacharuddin Jusuf Habibie. (FOTO ANTARA/Regina Safr)

 

London (ANTARA News) - Mantan Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr.-ing B.J. Habibie menyampaikan pengalaman Indonesia yang berhasil menyelaraskan Islam dan Demokrasi.

Hal itu disampaikan Prof B.J. Habibie dalam ceramah di depan forum German Council on Foreign Relations (Deutsche Gesellschaft fur Auswartige Politik / DGAP) mengenai Islam dan Demokrasi di Indonesia, ujar Fungsi Penerangan, Sosial, Budaya KBRI Berlin, Purno Widodo dalam keterangannya kepada Antara London, Rabu.

Politik, Partai, dan Militansi

Oleh Donny Gahral Adian

Hiruk-pikuk politik belakangan ini menyembunyikan sesuatu yang banal: retak koalisi akibat pengajuan hak angket oleh parlemen, anti-kebebasan pers Menteri Sekretaris Kabinet, dan bocor kawat diplomatik yang menyengat beberapa tokoh republik ini.

Kita tahu semua itu akan berakhir di meja negosiasi. Politik berubah menjadi sesuatu yang purba bernama oikonomia. Oikonomia alias ekonomi sesungguhnya kehilangan sesuatu yang fundamental dalam politik bernama militansi. Logika oikonomia adalah logika pertukaran yang saling menguntungkan. Ia tak punya kosakata menjelaskan militansi. Politik, sebaliknya, adalah militansi berkelanjutan terhadap prinsip atau ideologi. Militansi boleh dibilang adalah raison d’être politik.

Dewan Pemburu Rente

Oleh Reza Syawawi

The phenomenon of corruption goes deep into the very nature of power in Indonesia.

(Richard Robison; The Rise of Capital, 1986)

Kutipan ini menggambarkan bahwa akar korupsi di Indonesia berasal dari kekuasaan politik.

Para aktor dan elite politik bermusyawarah tidak untuk memberikan kebaikan sebesar-besarnya bagi rakyat, tetapi justru berkolusi untuk menggerogoti dana-dana publik (APBN/APBD). Pembangunan gedung baru DPR menjadi bentuk perilaku korup para legislator dengan menggunakan kekuasaan yang melekat pada fungsi DPR, salah satunya menyangkut fungsi di bidang anggaran. Dengan fungsi ini, DPR telah mengabaikan penolakan publik atas pengalokasian anggaran pembangunan gedung baru tersebut.

Sikap ini juga bisa dipandang sebagai sikap apatis para anggota DPR terhadap keterpurukan perekonomian masyarakat Indonesia. DPR lebih memilih memperjuangkan kepentingan diri dan kroninya dengan menginjak-injak amanah pemilihnya. Meskipun menuai penolakan publik, pembangunan gedung setinggi 36 lantai dengan biaya Rp 1,3 triliun dipastikan tetap dilakukan (Kompas, 8/3).

Partai Demokrat dan Politik SBY

Oleh Syamsuddin Haris

Hiruk-pikuk tuntutan para petinggi Partai Demokrat agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghukum Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera berakhir sudah. SBY tampaknya lebih memilih mempertahankan Golkar dan PKS tetap berada dalam pangkuan koalisi ketimbang memenuhi tuntutan itu. Mengapa?

Sinyal terakhir Presiden SBY yang disampaikan dalam rapat kabinet terbatas, pekan lalu, mengisyaratkan hal itu. Presiden menegaskan, tidak ada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Itu artinya, tidak ada perubahan formasi Sekretariat Gabungan Parpol Koalisi Pendukung Pemerintah seperti dikehendaki para petinggi PD. Kendati diwarnai riak-riak konflik akibat ”kenakalan” Golkar dan PKS, Presiden SBY memilih mempertahankan pasangan lama ketimbang mencari mitra politik baru yang ”kesetiaannya” belum teruji pula.

Bersatu atau Hilang Ditelan Sejarah

Rekson Silaban

Pada mulanya adalah sebuah proposisi dasar: pencapaian gerakan buruh saat ini tidak sebesar kebebasannya. Serikat buruh di Indonesia sudah menikmati kebebasan yang memadai.

Namun, pada saat yang sama perjuangan buruh belum berhasil mendatangkan perubahan kualitatif yang berarti terhadap kepentingan utama buruh. Proposisi ini tentu saja tak mau mengesampingkan fakta bahwa masih ada pemberangusan serikat buruh di berbagai tempat.

Parpol Baru, Pemain Lama

Syamsuddin Haris

Semangat membentuk partai politik baru untuk turut berkompetisi dalam pemilihan umum ternyata belum sirna kendati persyaratan undang-undang semakin ketat. Masih adakah peluang parpol baru merebut simpati di tengah kekecewaan publik terhadap kinerja parpol yang berkuasa dewasa ini?

Secara teoretis peluang itu jelas masih ada kendati tidak besar. Hasil Pemilu 2009 menggambarkan, sekitar 70 persen anggota DPR dan DPRD adalah wajah baru meskipun sebagian besar parpol yang berhasil masuk parlemen adalah parpol lama.

Pers yang Menahan Diri dari Perselingkuhan Politik

Senin, 18 April 2011 , 07:23:00 WIB

ILUSTRASI/IST

PRAKTIK demokrasi yang sehat hanya akan terjadi bilamana keempat pilar penopang demokrasi tidak saling selingkuh dan membuat kesepakatan jahat untuk sama-sama menutup mata terhadap kebobrokan yang terjadi di antara mereka. Bila hal ini dilanggar, maka celakalah kita. Karena itulah sesungguhnya saat dimana demokrasi menjelma menjadi demokrasi kriminal, praktik politik yang menggunakan slogan demokrasi untuk melakukan tindakan yang melawan kepentingan publik.

Kasus anggota DPR yang baru-baru ini tertangkap oleh lensa kamera pers sedang menonton video porno di ruang rapat paripurna adalah satu contoh kecil yang memperlihatkan keberanian pers untuk tidak berselingkuh. Bisa saja peristiwa yang terekam lensa itu dibiarkan mengendap. Tetapi, seperti yang telah sama kita ketahui, yang terjadi adalah: kasus yang cukup memalukan dan mencoreng nama baik Dewan itu dibongkar sedemikian rupa. Sang anggota Dewan telah menyadari kesalahan dan akhirnya bersedia mengundurkan diri dari DPR.

Pers, Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia Raya

Senin, 25 April 2011 , 08:36:00 WIB

PERS Indonesia lahir dari rahim perjuangan melawan belenggu kolonialisme yang mencengkeram rakyat negeri jajahan di bumi nusantara selama bertahun-tahun. Adalah kaum pers yang pertama kali menggelorakan dan memperkenalkan sentimen kebangsaan-nasionalisme Indonesia lewat produk jurnalistik yang masih sangat sederhana di dekade awal abad ke-20 silam.

Wartawan-pejuang di masa itu, seperti Tirto Adi Suryo dan Mas Marco Kartodikromo, adalah yang pertama kali menanamkan perasaan senasib sependeritaan di kalangan rakyat negeri jajahan yang berada di tempat-tempat yang saling berjauhan dan memiliki perbedaan latar belakang budaya yang begitu rupa.

Bukan kelas pengusaha yang menanamkan kesadaran nasionalisme, bukan kelas ambtenar, juga bukan kelas serdadu. Sekali lagi, kelas wartawan-pejuang lah yang menanamkan kesadaran di tengah masyarakat terjajah akan arti penting gerakan perlawanan untuk memperoleh kedaulatan.

Dengan historical account itu, sudah sepatutnya kita menyadari kembali bahwa salah satu tugas pers Indonesia adalah menjaga kepentingan nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur lewat jalan demokrasi yang memberikan hak politik dan kesempatan yang sama kepada setiap warganegara.

Pers Indonesia tidak bekerja untu menjaga kepentingan partai politik, kelompok dan orang per orang. Juga tidak bekerja untuk mengawal kepentingan pemilik modal. Bahkan sudah seharusnya kita berani menegaskan bahwa perusahaan media dan insan pers adalah dua hal yang berbeda.

Belakangan ini Indonesia dihadapkan pada bahaya baru berupa praktik politik, hukum, dan ekonomi yang menghalalkan segala cara untuk memaksimalisasi keuntungan. Bahaya ini juga mengancam dunia pers Indonesia.

Jati Diri Partai Islam

(Tanggapan Opini 'Masih Perlukah Partai Islam?'M Fajar Pramono

Fathurrahman Yahya
Alumni Ponpes Al-Amien Prenduan Sumenep Madura,
Pemerhati Politik Islam, Tinggal di Oslo, Norwegia

Tulisan Muh Fajar Pramono bertajuk "Masih Perlukah Partai Islam?" yang dimuat Harian Republika, 29 Maret 2011, tentunya menarik perhatian pemerhati politik untuk mengkaji ulang pemahaman dua terminologi politik "politik Islam" vis a vis  "Islam politik". Dalam tulisan tersebut Fajar Pramono memberikan sampel Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai representasi politik Islam yang belakangan ini ditimpa kisruh internal terkait tuduhan keterlibatan sejumlah elite partai tersebut dalam penyelewengan dana.

Mubarak, Abdullah Saleh, Lalu Khadafy

New Delhi, beberapa waktu lalu. Dalam sebuah perbincangan ringan, seorang pejabat bercerita tentang bagaimana dulu ia berusaha meyakinkan mantan Presiden Soeharto agar bersedia dimintai keterangan—untuk tidak disebut ”diperiksa”—di Kejaksaaan Agung.

Sang pejabat bercerita, ia terus-menerus meyakinkan Soeharto bahwa dengan bersedia memberikan keterangan di Kejaksaan Agung, berarti mantan presiden itu memang pemimpin yang sangat menjunjung tinggi aturan hukum, yang taat kepada hukum. Akhirnya, Soeharto bersedia untuk memberikan keterangan.

Pengadilan terhadap Soeharto memang tidak berlangsung. Bahkan, akhir kisahnya pun tak jelas. Akan tetapi, apa yang pernah terjadi di Indonesia memberikan gambaran betapa tidak mudah menyelesaikan masalah menyangkut mantan orang nomor satu di negeri ini pada waktu itu. Apalagi kita mengenal falsafah mikul dhuwur mendem jero, yang kira-kira berarti menghormati pemimpin atau keluarga dengan mengenang jasanya dan menutupi keburukannya.

"Quo Vadis" Otonomi Daerah?

R Siti Zuhro

April ini, sepuluh tahun sudah Indonesia memasuki era otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah tak hanya menandai sistem sentralistis berakhir, tetapi juga langkah penting bagi daerah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik: melayani dan menyejahterakan rakyat. Apakah setelah satu dekade, otonomi daerah sesuai dengan harapan rakyat?

Kesadaran Menurun akibat Pemimpin Lemah

PANCASILA

Jakarta, Kompas - Kesadaran akan nilai-nilai Pancasila kian menurun di masyarakat Indonesia belakangan ini. Itu terjadi akibat elite politik dan pemerintah saat ini lemah, serta pada saat bersamaan muncul kelompok tertentu yang ingin memaksakan alternatif ideologi lain.

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Komaruddin Hidayat menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Sabtu (23/4). Menurutnya, perilaku elite dan pemerintah kian melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Mereka lemah dalam memperjuangkan kebebasan beragama, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan seluruh bangsa, orientasi kepada rakyat, serta tatanan sosial-ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat.

”Pemimpin saat ini sibuk dengan kepentingan sendiri dan kelompoknya. Semua elite politik berorientasi pada kekuasaan. Kita sudah kehilangan negarawan yang punya visi jauh untuk memperjuangkan bangsa dan negara,” ujarnya.

Demokrasi di Arab dan Standar Ganda Amerika Serikat

Musthafa Abd Rahman

Membaca geliat revolusi Arab ibarat membuka lembaran buku yang masih jauh dari selesai. Terlalu dini menilai secara hitam putih bagaimana bentuk akhir bangunan dari hasil revolusi itu.

Namun, nilai-nilai yang menjadi fondasi bangunan itu sudah bisa terbaca karena diusung para pemuda revolusioner ketika mereka turun ke jalan. Nilai-nilai itu adalah demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Nilai-nilai itu pula yang sejak lama diinginkan Barat berkembang di dunia Arab, khususnya setelah tragedi serangan teroris pada 11 September 2001 di Amerika Serikat (AS).

100 Tahun Pemberdayaan

Oleh Emil Salim

Seratus tahun lalu, tanggal 11 Februari 1911, di rumah pemrakarsa pertemuan, Rekna Puti, yang masih berusia 23 tahun, diselenggarakan pertemuan dipimpin oleh Ruhana (27 tahun). Pertemuan dihadiri 60 perempuan, empat orang ninik-mamak dan ulama.

Mereka sepakat membentuk perkumpulan ”Karadjinan Amai Satia” (KAS) di Kotogadang dengan tujuan: ”Memajukan perempuan di Kotogadang dalam berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kemuliaan seluruh bangsa.” Rapat menyepakati pengurus dipimpin Ruhana (Ketua),

Takkan Mungkin Khadafy Turun

Getty Images/Chris Hondros

Anggota pasukan oposisi merayakan kesuksesan rekannya menembak pasukan Pemerintah Libya yang menolak menyerah dan berlindung di sebuah bangunan dalam pertempuran darat di Jalan Tripoli, Misrata, Rabu (20/4). Peperangan memperebutkan kota itu terus berlanjut.

Pembangunan Gerus Kearifan Lokal

Oleh Wasisto Raharjo Jati

Pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah cenderung mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berakibat pada terabaikannya hak-hak masyarakat.

Hak ulayat adat atau kearifan lokal, misalnya, makin tereduksi akibat laju mesin pembangunan yang tak afirmatif. Beberapa proyek pembangunan di Indonesia dapat dijadikan sebagai contoh. Pembangunan jalan trans-Kalimantan yang menghubungkan sejumlah kota besar di pulau itu telah menimbulkan resistensi masyarakat Dayak pedalaman. Masyarakat Dayak menilai pembangunan jalan itu akan mengubah perilaku warga dari budaya bersampan di sungai menjadi berkendaraan di jalan. Identitas suku Dayak yang selama ini terbangun atas basis sungai dikhawatirkan akan tereduksi dengan kehadiran jalan itu.

Saya Mohon Ampun

Oleh Radhar Panca Dahana

Beberapa hari lalu Kementerian Kesehatan memberi peringatan: terjadinya kesalahan dalam sebagian besar pemberian resep oleh dokter telah meningkatkan risiko penyakit di kalangan pasien karena meningkatnya imunitas bakteri atau virus.

Ternyata, baik sebagai konsekuensi logis maupun dalam pengertian alegoris, kenyataan medis di atas juga berlaku pada kondisi mental dan kultural bangsa ini. Sebagian besar dari kita, terutama kalangan elite pengambil keputusan, belakangan ini kian imun alias kebal-bebal—nurani dan akalnya—atas apa yang terjadi di sekeliling hidup dan profesinya.

Realisasikan Infrastruktur

GUNAWAN

Rapat Kerja Pemerintah

Bogor, Kompas - Kalangan pengusaha nasional meminta pemerintah segera merealisasikan kebijakan pendukung pendanaan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Pengusaha nasional berkomitmen menginvestasikan dana Rp 1.350 triliun untuk mendukung rencana perluasan dan percepatan pembangunan itu.

Anggota yang Baik Justru Tersisih

KINERJA DPR

Jakarta, Kompas - Dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014, tidak semuanya berkinerja kurang dan membuat citra Dewan terpuruk. Namun, anggota DPR yang berusaha berbuat baik, menyuarakan aspirasi rakyat, dan tak berperilaku negatif pun tersisih. Partai politik kurang memerhatikan dan mengutamakan mereka sehingga tak jarang anggota DPR itu frustrasi.

Rasa Iba Presiden

Oleh  IVAN A HADAR

Akhir Februari lalu Presiden Yudhoyono yang iba melihat masih banyak rakyat tinggal di kolong jembatan menjanjikan rumah murah seharga Rp 5 juta-Rp 10 juta dengan skema kredit lunak.
Saat ini kebutuhan perumahan di Indonesia diperkirakan 7 juta-8 juta unit. Ini angka yang sangat besar meski sebenarnya belum menggambarkan keadaan karena tak mempertimbangkan sekian juta keluarga yang tinggal di rumah-rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan.